Telat lapor atau telat bayar pajak? Sanksinya bisa dihapus 100% — program baru DJP yang berlaku sejak 8

Telat lapor atau telat bayar pajak? Sanksinya bisa dihapus 100% — program baru DJP yang berlaku sejak 8 Oktober 2026.

Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberi keringanan atas sanksi administratif dengan prinsip: makin cepat Anda beres, makin besar sanksinya dihapus.

Yang tercakup cukup luas:

• Denda telat lapor SPT Tahunan (sampai Tahun Pajak 2025) dan SPT Masa (sampai masa pajak September 2026) berstatus kurang bayar
• Pembetulan SPT atas kemauan sendiri
• Denda telat bayar atau setor
• Sanksi di SKP hasil pemeriksaan, STP penagihan, sampai denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan

Besaran keringanannya bertingkat sesuai waktu beres:

• Lapor atau bayar 8 Okt–31 Des 2026: 100% dihapus
• 1 Jan–31 Mar 2027: 50%
• 1 Apr–30 Jun 2027: 25%
• Setelah 30 Juni 2027: tidak ada lagi

Sanksi yang sudah terbit STP juga bisa dikeringkan dengan cara beda: bayar 10% dari sanksinya paling lambat 31 Desember 2026, sisanya 90% dihapus. Bayar 25% pada 1 Jan–30 Jun 2027, sisanya 75% dihapus.

Yang perlu diingat:

• Keringanan TIDAK otomatis — SPT tetap dilapor atau dibetulkan, lalu permohonan diajukan ke DJP paling lambat 1 Oktober 2028
• Hanya sanksi yang BELUM dibayar yang bisa dikeringkan — yang sudah terlanjur dibayar tidak dikembalikan
• Disyaratkan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan, dan tidak sedang mengajukan gugatan
• Pokok pajaknya tetap dibayar — yang dikeringkan hanya sanksinya

Sumber: KEP-239/PJ/2026 (ditetapkan dan berlaku 8 Oktober 2026) — pelaksanaan Pasal 27A PMK 118/2024 sebagaimana diubah PMK 71/2026.

Punya SPT tertahan atau tagihan sanksi terbengkalai? Diskusikan posisi Anda dengan Tim Kami melalui link di bio.

#pajak #pajakindonesia #sanksipajak #stp #dendapajak #konsultanpajak #mski