Salah kena PPN digital? Pajaknya bisa diminta kembali.

Salah kena PPN digital? Pajaknya bisa diminta kembali.

Sejak 1 Oktober 2026, PPN atas belanja digital luar negeri — software, cloud, streaming, iklan — dipungut otomatis saat pembayaran oleh perantara pembayaran yang ditunjuk (sistem SPP-TDLN, diatur PMK 49/2026). Enam penerbit sudah aktif memungut: BRI, Mandiri, BTN, BNI, BSI, dan LinkAja.

Tapi pungutan otomatis tidak selalu tepat sasaran. Kalau PPN terpungut padahal seharusnya tidak — misalnya transaksi batal atau salah terpungut — Pasal 16 PMK 49/2026 menyediakan jalur pengembaliannya:

• PPN yang seharusnya tidak dipungut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, lewat permohonan kepada Penyelenggara SPP-TDLN melalui Pihak Lain (bank/nonbank yang memproses pembayaran Anda)
• Transaksi digital yang dibatalkan sebagian atau seluruhnya juga bisa diminta kembali PPN-nya
• Permohonan ditindaklanjuti oleh Pihak Lain dan/atau Penyelenggara SPP-TDLN
• Jika pembetulan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, penyelenggara yang mengajukan pengembaliannya ke DJP — kelebihannya dipakai mengurangi kewajiban PPN pada SPT Masa berikutnya, bukan langsung cair tunai
• SPT pembetulan penyelenggara wajib dilampiri penjelasan dan rincian alasan — makanya rincian dan bukti transaksi Anda penting disimpan

Catatan: rincian mekanisme pengembalian ke pihak terpungut tidak diatur pasal demi pasal dalam PMK — jalurnya lewat pihak yang memproses pembayaran Anda, jadi mulai dari permohonan dengan rincian yang lengkap.

Langkah praktis: cek tagihan pembayaran digital luar negeri, pastikan status PPN-nya, kumpulkan rincian transaksi, ajukan permohonan lewat pihak pembayaran, lalu simpan semua buktinya.

Sumber: PMK 49/2026 Pasal 16 (berlaku 20 Juli 2026); PENG-6/PJ/2026; Perpres 68/2025; DDTCNews 2 & 6 Okt 2026.

Punya transaksi digital luar negeri yang PPN-nya terpungut otomatis? Diskusikan dengan Tim Kami melalui link di bio.

#pajak #pajakindonesia #ppn #ppndigital #belanjadigital #umkm #konsultanpajak #mski