Punya rumah kontrakan? Kabar "pajak baru 2027" itu perlu diluruskan.

Punya rumah kontrakan? Kabar "pajak baru 2027" itu perlu diluruskan.

Awal Oktober ini ramai beredar kabar bahwa pemilik rumah kontrakan akan kena pajak baru mulai 2027. DJP sudah beberapa kali meluruskan: tidak ada jenis pajak baru yang menyasar pemilik rumah kontrakan. Yang viral itu merujuk pembahasan arah anggaran 2027 — memperkuat penagihan atas kewajiban yang sudah ada, bukan membuat pajak baru.

Faktanya:

• Penghasilan dari menyewakan tanah dan/atau bangunan — termasuk kontrakan — sudah dikenai PPh final 10% sejak PP 34/2017, berlaku 2 Januari 2018
• Yang dijangkau pajak adalah penghasilan sewanya, bukan kepemilikan rumahnya. Rumah yang tidak disewakan hanya kena PBB, yang termasuk pajak daerah
• Dasar pengenaannya jumlah bruto nilai sewa — termasuk biaya perawatan, keamanan, dan fasilitas yang dibebankan ke penyewa. Biaya pemilik tidak bisa menguranginya, dan tidak ada ambang batas minimum
• Kalau penyewanya badan usaha, penyewa memotong dan memberi bukti potong. Kalau penyewanya orang pribadi, pemilik setor sendiri lewat e-Bupot Penyetoran Sendiri di Coretax
• Contoh: sewa Rp2,5 juta per bulan = Rp30 juta setahun → PPh final 10% = Rp3 juta setahun
• Rumah kos/asrama beda skema: termasuk jasa penginapan, dikecualikan dari PPh final sewa — tapi penghasilannya tetap dikenai PPh sebagai penghasilan usaha (bisa 0,5% UMKM kalau syaratnya terpenuhi)

Yang perlu Anda lakukan sekarang: inventarisasi semua sumber penghasilan sewa, cek status pajaknya (dipotong penyewa atau setor sendiri), dan pastikan pelaporannya benar di SPT. Kalau menerima SP2DK dari DJP, itu permintaan klarifikasi data — bukan hukuman. Jawab sesuai kondisi sebenarnya.

Sumber: PP 34/2017 (berlaku 2 Januari 2018); artikel DJP "PPh atas Kontrakan Bukan Pajak Baru" 11 Agu 2026; keterangan DJP via ANTARA 10 Agu 2026; edukasi Kanwil DJP Sulselbartra 15 Sep 2026.

Punya penghasilan sewa/kontrakan dan belum yakin pelaporannya benar? Diskusikan dengan Tim Kami melalui link di bio.

#pajak #pajakindonesia #rumahkontrakan #pphfinal #properti #umkm #konsultanpajak #mski