Penunggak pajak bisa disandera? Bisa. Tapi tidak sembarangan.

Penunggak pajak bisa disandera? Bisa. Tapi tidak sembarangan.

Baru-baru ini DJP kembali menegaskan: penyanderaan (gijzeling) bukan hukuman pidana, melainkan salah satu tindakan penagihan pajak yang diatur ketat di UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK 61/2023.

Faktanya:

• Hanya penanggung pajak dengan utang pajak paling sedikit Rp100 juta DAN yang iktikad baiknya diragukan yang bisa disandera — dua syarat ini wajib terpenuhi bersamaan
• Iktikad baik dianggap diragukan misalnya: diberi fasilitas angsuran tapi tidak dipakai, menyembunyikan atau memindahtangankan barang, atau ada tindakan yang mengarah membubarkan badan setelah utang timbul
• Penyanderaan bukan langkah pertama: urutannya Surat Teguran (7 hari setelah jatuh tempo) → Surat Paksa (21 hari sejak teguran disampaikan) → penyitaan barang (2x24 jam) — DJP dulu berupaya persuasif dan pengangsuran masih bisa diajukan
• Izin penyanderaan harus dari Menteri Keuangan, lengkap dengan identitas, jumlah utang, alasan, sampai usulan lama penyanderaannya
• Lamanya maksimal 6 bulan, bisa diperpanjang maksimal 6 bulan — dan begitu utang plus biaya penagihan lunas, penanggung pajak wajib dilepaskan

Kasus nyata yang tercatat awal tahun ini: penanggung pajak berinisial SHB yang disandera di Semarang atas tunggakan sekitar Rp25,4 miliar dibebaskan tepat setelah melunasi seluruh utang dan biaya penagihannya.

Pesan untuk wajib pajak: selesaikan tunggakan sejak masih surat teguran atau surat paksa. Kalau memang tidak bisa bayar sekaligus, ajukan pengangsuran dan tunjukkan iktikad baik — diam dan menghindar justru indikasi iktikad tidak baik.

Sumber: PMK 61/2023 (berlaku 12 Juni 2023); UU 19/1997 jo. UU 19/2000; keterangan DJP 7 Okt 2026 (podcast Cermati); Kanwil DJP Jateng I, Jan 2026.

Punya tunggakan pajak yang sudah sampai surat paksa? Diskusikan dengan Tim Kami melalui link di bio.

#pajak #pajakindonesia #penunggakpajak #tunggakanpajak #umkm #konsultanpajak #mski