Pengadilan Pajak pindah pembinaan ke Mahkamah Agung — apa artinya bagi Anda?

Pengadilan Pajak pindah pembinaan ke Mahkamah Agung — apa artinya bagi Anda?

Berita sepekan ini ramai membahas pengalihan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke Mahkamah Agung. Sebenarnya ini bukan keputusan mendadak: melalui Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak diubah — pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, selambat-lambatnya 31 Desember 2026.

Perkembangan terbaru (24–26 Sep):

• Rancangan Perpres pengalihan sudah masuk konsultasi publik 23–24 September 2026, ditargetkan ditetapkan Oktober 2026.
• Mulai 1 Januari 2027: hakim Pengadilan Pajak berstatus hakim MA; pegawai sekretariat berstatus pegawai Kemenkeu yang ditugaskan di MA (maksimal 5 tahun); aset dan administrasi ikut dialihkan.
• Sistem e-tax court dipertahankan selama masa sinkronisasi IT (disebut perlu sekitar 5 tahun).

Yang perlu Anda tahu sebagai wajib pajak:

• Alasan utamanya independensi. Selama ini pembina pengadilan (Kemenkeu) sekaligus induk dari lawan beracara (DJP). Setelah satu atap di MA, pembinaan pengadilan terpisah penuh dari kementerian yang berperkara.
• Sedang bersengketa? Tidak perlu panik. Penanganan sengketa tetap mengacu UU Pengadilan Pajak sampai UU-nya direvisi — jalur tetap keberatan, banding, atau gugatan, dan e-tax court tetap digunakan.
• Tenggat tetap berlaku: keberatan 3 bulan sejak SKP dikirim; banding 3 bulan sejak keputusan keberatan. Jangan menunda upaya hukum menunggu transisi.

Kabar baik: rata-rata penyelesaian sengketa sudah 11 hari (per Agustus 2026) — jauh di bawah batas UU 25 hari (data Kemenkeu, 9 Sep 2026).

Catatan: target penetapan Perpres pada Oktober 2026 adalah rencana yang disampaikan pejabat, bukan tanggal yang sudah pasti — raperpresnya sendiri belum terbit per akhir September 2026.

Sumber: Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 (mkri.id); artikel DJP pajak.go.id; DDTCNews 24 & 26 Sep 2026; Pajakku; halaman Penyelesaian Sengketa Pajak DJP.

Ada sengketa pajak atau menerima Surat Ketetapan yang dirasa keliru? Diskusikan dengan Tim Kami melalui link di bio.

#pajak #pajakindonesia #pengadilanpajak #mahkamahagung #sengketapajak #keberatanpajak #konsultanpajak #mski