Belanja digital luar negeri: PPN-nya mulai dipungut otomatis

Belanja digital luar negeri: PPN-nya mulai dipungut otomatis

Kabar lanjutan dari update kami minggu lalu: sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) kini sudah aktif. Melalui Pengumuman DJP PENG-6/PJ/2026, pemberlakuan sistem ini efektif sejak 25 September 2026 — dan Dirjen Pajak mengonfirmasi sistemnya sudah diaktifkan.

Yang perlu Anda tahu:

• Ini bukan pajak baru dan bukan tarif baru — DJP menegaskan SPP-TDLN hanya mekanisme administratif untuk memungut PPN yang memang sudah terutang atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri
• PPN dipungut dengan formula 11/111 dari harga yang sudah termasuk PPN (contoh: pembayaran Rp1.110.000, PPN yang dipungut Rp110.000)
• PPN termasuk dalam harga yang Anda bayar; penyetoran dan pelaporannya bukan beban wajib pajak
• Pemungutan lewat perantara pembayaran yang ditunjuk, seperti bank — sistemnya menangani sebelum dana diteruskan ke penjual luar negeri
• Platform yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tetap jalur lama; SPP-TDLN berjalan berdampingan menjangkau yang belum terpungut
• Ada mekanisme pengembalian kalau PPN keliru terpungut atau transaksi dibatalkan
• Transaksi yang PPN-nya belum terpungut lewat sistem ini tetap punya kewajiban PPN sesuai aturan umum

Untuk pemilik bisnis: rapikan daftar langganan digital luar negeri — cloud, software, iklan, lisensi — lalu cek tagihan pembayaran mulai periode ini. PPN yang tampil di tagihan bukan biaya tambahan baru, melainkan PPN yang memang terutang; simpan untuk rekonsiliasi.

Sumber: PENG-6/PJ/2026 (berlaku 25 Sep 2026); PMK 49/2026; Perpres 68/2025; konfirmasi Dirjen Pajak 29 Sep 2026 (ANTARA); Kontan 28 Sep 2026.

Status teknis dapat berkembang — pantau pengumuman resmi DJP.

Ada langganan digital luar negeri untuk bisnis Anda? Diskusikan dengan Tim Kami melalui link di bio.

#pajak #pajakindonesia #ppn #belanjadigital #spptdln #pmk492026 #konsultanpajak #mski